Kamis, 01 September 2011

Sidang Paripurna DPRD Dairi Tentang Ranperda Cukup Alot :

Menolak 2 Fraksi, 4 Menerima”Skor 2:4”

 
                                                       Sidikalang, SIRA :
Sidang paripurna DPRD Dairi yang dipimpin Ketua DPRD Delphi Masdiana Ujung didampingi Wakil Ketua Ir.Benpa Hisar Nababan dan Suparto Gultom tanggal, 26/8 baru-baru ini cukup menegangkan dan alot,sehingga Menolak 2 Fraksi dan Menerima 4 Fraksi, sehingga skor menjadi 2-4.
Dan jangan salah presepsi,bahwa hal ini bukan pertandingan bola,tetapi ini adalah skor antara persetujuan dan ketidak setujuan atas penetapan perda pelaksaaan pertanggungjawaban APBD tahun 2010 yang lalu.Itulah dalam pantauan SIRA digedung DPRD Dairi dalam sidang paripurna anggota DPRD dairi dengan pihak eksekutif,dan kelihatannya bagaikan tegang untuk menanti-nanti apa yang terjadi dalam pendapat akhir dari 6 Fraksi yang ada di DPRD  tentang penetapan perda,serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahunggaran 2010. Itulah pantauan SIRA dalam sidang paripurna di gedung DPRD Jalan SM.Raja Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara.

Hadir dalam acara itu Bupati Johnny Sitohang didampingi Wakil Bupati Dairi Irwansyah Pasi SH dan Sekretaris Daerah Arsenius Marbun, unsur muspida yang mewakili, para Kadis,Kaban, Kakan, LSM,para wartawan serta undangan lainnya.
Ada 6 Fraksi di DPRD Dairi terdiri dari Fraksi Partai Demokrat(FPD),Fraksi Rakyat Bersatu(FRB),Fraksi Partai Golkar(FPG),Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP),Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (FPDK), dan Fraksi Patriotisme Anak nasionalisme (FPAN).
Setelah mencermati dengan baik atas pembahasan demi pembahasan sebelum-sebelumnya dalam pertanggungjawaban eksekutif atau Bupati dan wakil Bupati Dairi tahun anggaran 2010 yang lalu,baik itu menegenai kinerja maupun penggunanaan anggaran yang dilakukan oleh Pemkab Dairi,maka 2 (dua) Fakraksi menolak yaitu Fraksi Demokrat dan Fraksi Rakyat Bersatu tentang penetapan peraturan daerah pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2010 dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Dairi Dhelpy Masdiana Ujung,SH.MSi.
Martua Nahampun juru bicara FPD menyatakan, tidak dapat menerima draf untuk ditetapkan menjadi Perda sehubungan belum adanya pencapaian terukur. Efisiensi dan efektifitas belum terwujud. Pengelolaan keuangan belum pro rakyat. Beberapa kebijakan muncul diduga bertentangan dengan undang-undang. Semisal pengutipan biaya penerimaan siswa baru dari orang tua calon siswa, padahal dana itu telah ditampung di APBD.
Selain dari FPD, FRB (Fraksi Rakyat Bersatu) juga berpendapat menolak. Dua dari enam fraksi di lembaga legislatif menyatakan serupa. Pissher Simamora juru bicara FRB memaparkan ragam argumen termasuk dugaan kelemahan data kependudukan. Terkait alokasi anggaran, Pissher menyebut juga , hanya sebagian kecil dikembalikan langsung ke rakyat. Mereka pun mengkritisi besaran silpa senilai Rp 42 milliar sementara masyarakat haus sentuhan pembangunan.
Sedangkan 4 Fraksi lagi menerima penetapan peraturan daerah tentang pelaksanan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2010 tersebut dengan kritikan yang tajam kepada pihak eksekutif termasuk kepada Bupati dan wakil Bupati Dairi
FPG (Fraksi Partai Golkar ), FPDI P (Fraksi PDI Perjuangan), F PDK (Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan) dan F PAN (Patriotisme Anak Nasionalisme) menyatakan merestui pengesahan ranperda itu. Namun demikian, mereka tetap menyatakan catatan kritis seperti yang disampaikan dari suara FPG dibacakan oleh Saut Martua Ujung mengajukan pentingnya evaluasi pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Orang tertentu diduga belum mampu menunjukkan dukungan riil bagi percepatan pembangunan Kabupaten Dairi,dan masih jauh dari harapan bagi masyarakat Kabupaten Dairi tegas saut putra sukut nitalun.
Disamping itu juga kritikan tajam yang disampaikan FPDK dalam penekanannya, pentingnya distribusi pupuk bersubsidi guna kelangsungan budidaya tanaman. Begitu juga seputar pengawasan harga minyak tanah, ditekankan mesti diawasi agar tepat sasaran sesuai harga tetapan.
Begitu juga kritikan yang disampaikan dari Fraksi PDIP mempertanyakan duduknya sejumlah anggota partai tertentu menjadi pengelola di PD Pasar. Idealnya, manajemen harus independen demi bisa memberi pelayanan berkeadilan sertqa kritikan lain yang disampaikan fraksi tersebut.
Tetapi setelah selesai sidang paripurna penetapan Perda dan langsung melakukan penanandatangan bersama antara Ketua DPRD dairi Dhelpy Masdiana Ujung dengan Bupati Dairi Johnny Sitohang,Bupati dalam pidato singkatnya mengatakan, perbedaan pendapat adalah suatu hal yang biasa,dan itulah demokrasi.Tapi dapat saya contohkan sperti bangunan gedung DPRD ini,ada yang mengatakan bahwa gedung ini sudah bagus,dan ada juga orang berpendapat bahwa gedung ini kurang bagus,tentu tergantung menurut penilaian seseorang.Tapi kalau disuruh juga memperbaiki gedung ini belum tentu bisa diperbaiki, karena bukan ahlinya dibidang itu sebut Bupati dalam sambutannya di acara itu.
Ditambahkan lagi,bagaikan orang makan logikanya pagi hari disebut sarapan pagi, siang hari disebut makan siang,makan malam disebut makan malam, tapi banyak orang yang sarapan pagi pada siang hari karena dia terlambat bangun,atau karena malas dan sebagainya dan sebagainya, namun semuanya itu saya kutip sering dari orang tua kita pak sinaga di dewan ini, juri yang paling akhir adalah waktu,oleh sebab itu sarapan pagi,pagi harilah yang paling tepat,makan siang,maka siang harilah yang paling tepat,dan makan malam,maka malam harilah yang paling tepat, walaupun kita berbeda marilah kita bersatu dalam peraturan sebut Bupati Dairi Johnny Sitohang dalam pidato singkatnya, dan mengakhiri ucapannya Njuah-juah,Horas, Me- juah- juah.
Ditempat terpisah,SIRA menjumpai Fraksi Demokrat dan FBR diruang wakil ketua DPRD Suparto Gultom,juru bicaranya Martua Nahampun menyebutkan,kalau pihak eksekutif tidak ada perubahan sisitim kinerja yang baik dan efektif tentang pengelolaan keuangan daerah,serta sistim kinerja yang baik diseluruh SKPD, mungkin tahun depan akan l ebih keras lagi sikap kami dalam menyoroti ataskebijakan dari pihak eksekutif,yang kesannya saat ini kurang pro rakyat. Bahkan kemungkinan akan lebih keras lagi,bahkan bisa juga tambah Fraksi untuk menolak pertanggungjawaban Bupati dan wakil Bupati Dairi tegas Martau Nahampun dan juga Pisser Agustinus Simamora diruang wakil ketua Suparto Gultom ,dan begitu juga wakil ketua sekalian mengamininya, akhir percakapan dengan SIRA. (SR-01) 

Keterangan gambar:Atas sebelah kiri Martua Nahampun dari Fraksi Demokrat.Gambar sebelah kanan atas Wakil Ketua DPRD Dairi Suparto Gultom dari Fraksi Demokrat,sedangkan gambar dibawag Piser Agustinus Simamora dari Fraksi Rakyat Bersatu.(Foto dok.SIRA/Koting Tumangger)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar